Bentuk Komite Normalisasi
Sebagaimana dilansir situs FIFA tadi malam (4/4), komite tersebut secara otomatis mengambil alih kendali Komite Eksekutif PSSI. Keputusan itu dikeluarkan karena PSSI di bawah Ketua Umum Nurdin Halid dianggap tidak lagi kredibel mengatasi krisis di tubuh organisasi.
Krisis yang dimaksud adalah kegagalan PSSI mengontrol "break away league", Liga Primer Indonesia (LPI). Juga, ketidakmampuan PSSI menyelenggarakan kongres yang sesuai dengan standar pemilihan FIFA serta kegagalan memilih komite pemilihan.
Nah, misi komite normalisasi nanti adalah menjalankan tugas keseharian PSSI untuk sementara. Yaitu, menyelenggarakan pemilihan umum berdasar electoral code FIFA dan statuta PSSI paling lambat 21 Mei. Selain itu, tugas komite normalisasi adalah mengontrol LPI. Jika tidak bisa, komite tersebut harus segera menghentikan kompetisi itu sama sekali.
Mengenai siapa yang akan duduk pada komite normalisasi, FIFA menjelaskan bahwa orang-orang tersebut harus tidak sedang menjadi pengurus PSSI. Komite normalisasi itu juga akan berfungsi sebagai komite pemilihan kongres.
Dalam putusannya, FIFA juga menegaskan kembali dilarangnya empat orang yang pencalonannya telah ditolak komite banding pada 28 Februari lalu untuk dicalonkan kembali. Menanggapi keputusan FIFA itu, Nurdin Halid belum mau menyerah. Dia masih bersikukuh dan tak mau merespons lebih jauh terkait dengan keputusan tersebut.
"Dari mana (keputusan) itu. Saya belum tahu. Itu kan hanya situs. Kami menunggu surat resminya datang dulu dari FIFA," elaknya saat dikonfirmasi lantas menutup telepon.
Sementara itu, pihak komite pemilihan (KP) yang terpilih melalui kongres di Pekanbaru, Riau, 26 Maret lalu, memilih legawa. Mereka menyatakan siap melaksanakan keputusan FIFA.
"Sesuai dengan komitmen awal, proses akan berhenti dengan sendirinya dan kami akan merujuk ke FIFA. Kita ikuti FIFA dan langsung berkoordinasi dengan 78 pemilik suara sah PSSI," papar Sekeretaris KP Hadiyandara.
Secara terpisah, Sekretaris Panitia Pelaksana KP Eddi Elison mengatakan, beberapa hal perlu dilakukan seiring dengan munculnya keputusan Federasi Sepak Bola Internasional itu. Eddi juga mengharapkan penjelasan beberapa hal terkait dengan keputusan tersebut.
Di antaranya, kejelasan tentang komite normalisasi dan orang-orang yang berada di dalamnya. "Kami harapkan kelompok 78 pemilik hak suara, Menpora, dan KONI/KOI menanyakan komite normalisasi kepada FIFA," tegas Eddi.
Informasi seputar komite normalisasi, lanjut Eddi, penting untuk menentukan sikap selanjutnya. Dia juga menyatakan bahwa bantuan Dubes RI Djoko Susilo bisa kembali dibutuhkan untuk menanyakan langsung seputar keputusan FIFA tersebut.
Eddi menegaskan, hadirnya keputusan itu kemarin tidak lantas membuat persiapan kongres pemilihan ketua, wakil ketua, dan eksekutif komite PSSI pada 29 April di Surabaya terhenti. "Kami akan tetap jalankan sambil menunggu perkembangan," jelasnya.
Abi Hasantoso, juru bicara LPI, juga menyatakan bahwa pihaknya perlu mengetahui detail informasi soal komite normalisasi. Melalui pemerintah, pihak LPI juga menantikan wujud surat resmi atas keputusan itu.
Di sisi lain, Abi sebenarnya menanggapi positif keputusan FIFA tersebut. Menurut dia, itu akan menjadi pintu bagi LPI untuk mendapatkan afiliasi dari PSSI. Bisa jadi, afiliasi untuk LPI hadir atas supervisi komite normalisasi.
"Seperti yang dulu saya katakan, kami dibukakan karpet merah untuk bertemu dengan FIFA dan kemudian diafiliasi oleh PSSI," jelas Abi tadi malam. Afilasi untuk LPI diyakini akan turun karena Abi optimistis, sebelum mengambil keputusan, pihak LPI akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan diri.
"Kami akan paparkan bahwa LPI adalah liga profesional yang dilakukan sesuai dengan law of the game FIFA," tutur dia. Meski demikian, Abi menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan terlalu gembira dulu dengan keputusan tersebut. Sumber : BolaIndo.com
0 comments:
Post a Comment